Presiden atau Penjaga Takhta? Memahami Dinamika Kekuasaan dalam ‘Haba Jamen

Kemenangan Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2024 seharusnya menjadi momen penting untuk memperbaiki tata kelola kekuasaan yang dalam satu dekade terakhir semakin jauh dari prinsip meritokrasi dan etika demokrasi. Namun, alih-alih menghadirkan perubahan signifikan, hasil ini justru menimbulkan pertanyaan mendalam: apakah pemerintahan baru ini akan membawa perubahan, ataukah hanya sekadar kelanjutan dari kekuasaan lama yang dikemas dalam bentuk baru?

Dinamika Koalisi Politik

Koalisi politik yang mengusung Prabowo, terutama dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, telah memicu perdebatan yang cukup serius. Isu ini bukan hanya berkaitan dengan strategi elektoral, tetapi lebih jauh menyentuh pada legitimasi moral dan masa depan demokrasi di negara ini. Dalam kerangka republik, kekuasaan seharusnya berlandaskan pada prinsip kesetaraan dan kompetisi terbuka. Namun, ketika relasi kekuasaan tampak semakin mengarah pada hubungan kekeluargaan, publik berhak mempertanyakan apakah ini merupakan demokrasi yang sesungguhnya atau hanya monarki yang tersembunyi.

Gambaran awal pemerintahan Prabowo semakin memperkuat asumsi tersebut. Komposisi kabinet yang didominasi oleh figur-figur lama, beberapa di antaranya memiliki catatan kontroversial, menunjukkan bahwa kesinambungan kekuasaan lebih diutamakan dibandingkan dengan pembaruan. Dalam analogi musik, Prabowo berperan sebagai konduktor, tetapi para musisi masih memainkan nada yang sama dari partitur lama. Meskipun harmoni mungkin tercipta, nada yang diperdengarkan tetap mencerminkan kesinambungan gaya kekuasaan yang sulit dibedakan dari era sebelumnya.

Respon Terhadap Kritik Publik

Memasuki tahun kedua pemerintahannya, sejumlah kebijakan dan sikap politik pemerintah telah memicu kritik yang tajam. Di tengah harapan masyarakat akan penegakan hukum yang tegas dan independen, muncul kesan terdapat kompromi terhadap berbagai isu yang berkaitan dengan kekuasaan lama. Berbagai kontroversi, baik terkait proyek strategis nasional maupun dugaan konflik kepentingan, tidak ditanggapi dengan langkah-langkah korektif yang meyakinkan. Negara seolah berfungsi sebagai penanggung risiko, bukan sebagai pengoreksi kebijakan yang efektif.

Kedekatan dengan Pendahulu

Kedekatan personal dan politik antara presiden saat ini dan pendahulunya menjadi variabel yang sangat penting dalam konteks ini. Pernyataan-pernyataan simbolik yang mengisyaratkan hubungan guru dan murid dalam politik, di tengah tuntutan publik akan kepemimpinan yang mandiri, justru semakin mengaburkan batas antara masa lalu dan masa kini. Dalam konteks filsafat kekuasaan klasik, seorang pemimpin seharusnya diuji tidak hanya oleh loyalitasnya terhadap figur tertentu, tetapi lebih kepada keberaniannya dalam menegakkan prinsip-prinsip yang adil.

Menghadapi Fenomena Deep State

Fenomena yang sering disebut sebagai “deep state” atau negara bayangan menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Ini bukan sekadar teori konspirasi, melainkan sebuah kerangka analisis yang menggambarkan bagaimana kekuatan non-formal tetap beroperasi di balik institusi resmi. Dalam situasi seperti ini, presiden berpotensi terjebak dalam dualisme peran: secara konstitusional memegang kendali, tetapi secara politik harus mengakomodasi kekuatan yang berada di luar struktur formal.

Di sinilah muncul metafora “pemangku raja”. Dalam sejarah politik monarki, pemangku raja adalah figur transisional yang tidak memegang kekuasaan untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk menjaga kesinambungan dinasti hingga pewaris takhta siap untuk mengambil alih. Jika kita menerapkan metafora ini pada konteks saat ini, maka pertanyaannya menjadi lebih tajam: apakah kekuasaan ini dijalankan demi kepentingan negara, atau hanya untuk mengamankan suksesi politik tertentu?

Harapan dan Tantangan Masa Depan

Harapan publik agar pemerintahan saat ini berani mengambil jarak dari pengaruh kekuasaan lama tampaknya belum terwujud. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, arah politik justru menunjukkan konsolidasi kekuatan yang semakin sistematis. Di satu sisi, muncul gerakan sosial-politik yang memperkuat dukungan kepada figur tertentu; di sisi lain, narasi publik dibentuk melalui penguasaan ruang digital yang semakin terstruktur.

Menariknya, di tengah meningkatnya ketegangan politik nasional, terjadi semacam pembagian peran yang tidak tertulis. Presiden menghadapi tekanan kebijakan dan kritik publik, sementara wakil presiden relatif berada di zona aman, minim paparan terhadap isu-isu sensitif. Strategi ini, jika dibaca secara politis, mencerminkan upaya menjaga modal elektoral jangka panjang, yang menjadi investasi untuk kontestasi di masa mendatang.

Politik sebagai Arena Kontestasi

Dari sudut pandang ini, politik Indonesia saat ini berada di persimpangan antara demokrasi substantif dan reproduksi kekuasaan yang berbasis pada jaringan keluarga. Dalam perspektif teori elit, seperti yang dikemukakan oleh Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca, sirkulasi elit adalah syarat utama untuk kesehatan demokrasi. Ketika sirkulasi itu terhambat dan digantikan oleh konsolidasi dinasti, stagnasi bahkan kemunduran dapat terjadi.

Namun, politik bukanlah ilmu pasti. Ia adalah arena kontestasi berbagai variabel, baik ekonomi, identitas, teknologi, hingga dinamika global. Prediksi mengenai siapa yang akan naik atau turun pada tahun 2029 tetap terbuka bagi berbagai kemungkinan. Yang pasti, kualitas demokrasi hari ini akan sangat menentukan legitimasi kekuasaan di masa depan.

Menjawab Pertanyaan Dasar

Akhirnya, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab bukanlah siapa yang memegang kekuasaan, melainkan untuk siapa kekuasaan itu dijalankan. Jika kekuasaan hanya menjadi sarana untuk reproduksi dinasti, maka republik ini kehilangan esensinya. Namun, jika kekuasaan kembali pada mandat konstitusi, yaitu untuk melayani rakyat dengan adil dan transparan, maka harapan itu masih ada.

Sejarah bangsa ini telah melahirkan banyak pemimpin, tetapi sering kali kurang memiliki keberanian untuk memutus mata rantai kekuasaan yang tidak sehat. Dan, mungkin di situlah tantangan terbesar bagi seorang presiden: memilih untuk menjadi penguasa sejati atau sekadar penjaga takhta.